bisniskeuangan.kompas.com/| Rabu, 25 Januari 2012 | 18:34 WIB :
Darmin Nasution
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah membahas soal lembaga pembiayaan
infrastruktur yang akan membiayai program-program infrastruktur di Tanah Air.
Hal ini termasuk program pembangunan infrastruktur yang terdapat pada
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai Rp 1.700
triliun.
Ada dua alternatif yang tengah
digodok pemerintah. Pertama, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap
lembaga keuangan yang sudah ada. Kedua, pemerintah mempertimbangkan membangun
sebuah lembaga pembiayaan yang baru.
"Namun, hal ini memerlukan
dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga persiapannya lama," kata Gubernur
Bank Indonesia Darmin Nasution pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta,
Rabu (25/1/2012).
Terkait pendanaannya, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hal ini dapat
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta penerbitan
obligasi dan surat utang negara.
Saat ini, dua lembaga pemeringkat
international, Fitch dan Moody's telah menaikkan peringkat utang Indonesia. Hal
ini tentu memudahkan pemerintah memeroleh pinjaman.
Indonesia juga telah memiliki dua
lembaga pembiayaan, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sebelum krisis moneter, Indonesia juga
memiliki bank yang fokus pada pembiayaan pembangunan, yaitu Bapindo atau Bank
Pembangunan Indonesia.
Ketika ditanya targetnya, Darmin
mengatakan, pemerintah tak memiliki target pasti terkait lembaga pembiayaan
infrastruktur. Kendati demikian, lembaga ini diharapkan dapat dihadirkan dalam
waktu yang tak terlalu lama.